Ticker

6/recent/ticker-posts

Guru memiliki kesempatan tes PPPK sampai tiga kali

 


Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof.Dr. Nunuk Suryani, M.Pd (tengah) bersama Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, Anna Hasnah Hasaruddin, SE. MM (kiri) membuka Kegiatan Koordinasi Formasi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 Region Bali, Kamis malam, 10 Desember 2020. Koordinasi yang digagas Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud ini merupakan tindak lanjut dari amanat lima kementerian/lembaga mengenai pemenuhan kebutuhan satu juta guru melalui seleksi PPPK pada tahun 2021. 


"Region Bali adalah kelanjutan koordinasi sejenis yang telah digelar sebelumnya di wilayah Makassar dan Batam. Tercatat sebanyak 210 perwakilan dari Pejabat Teknis Pendidikan, Pejabat Teknis Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Operator Data BKD dari empat provinsi  dan 13 kabupaten/kota hadir dalam koordinasi ini. “Guru-guru honorer patut kita perjuangkan dan kita tingkatkan martabat serta pendapatannya dengan mendaftarkan mereka untuk dapat mengikuti seleksi,” tegas Nunuk dalam sambutan pembukaannya. Koordinasi ini diharapkan turut mempermudah penyusunan usulan formasi formasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah. 

Ada hal yang berbeda dalam seleksi guru PPPK tahun 2021. Pertama, calon peserta  harus sudah terdaftar sampai dengan akhir tahun 2020. Kedua, bagi yang sudah mendaftar namun tidak lulus pada seleksi pertama, memiliki kesempatan mengikuti seleksi kedua dan ketiga. Dengan demikian, para guru memiliki kesempatan tes sampai tiga kali. Setelah Bali, kegiatan koordinasi akan dilanjutkan ke Region Semarang dan terakhir di Region Yogyakarta.

Proses koordinasi dan konsultasi secara langsung yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempermudah penyusunan dan pemetaan formasi guru sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dengan demikian, proses pengajuan formasi guru PPPK oleh pemerintah daerah dapat diselesaikan Desember 2020.

Berita ini bersumber dari Ditjen GTK Kemdikbud.


Posting Komentar

0 Komentar