Ticker

6/recent/ticker-posts

Satu Data ASN Menjadi Salah Satu Cerminan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

 


Sahabat pembaca Info ASN PPPK (P3K) PNS, sudah tahukah anda bahwa Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen mengungkapkan bahwa optimalisasi terhadap kualitas data menjadi isu penting dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung melalui pengelolaan data ASN yang berkualitas dan terintegrasi. “Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang substansinya bagaimana seluruh data yang ada di pusat ataupun daerah itu bisa dilakukan perputaran, sehingga kita betul-betul mewujudkan satu data yang sama,” terangnya pada Bimbingan Teknis Layanan Sistem Informasi ASN se-Wilayah Kerja Kanreg IX BKN Jayapura di Aula Cenderawasih, Senin (14/6/2021).

Untuk merealisasikan satu data ASN, BKN akan mulai melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN mulai Juli 2021. Hasil PDM tersebut selanjutnya diinput oleh masing-masing Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah lewat laman Sistem Informasi ASN (SI-ASN). Suharmen menjelaskan bahwa SI-ASN akan diselenggarakan secara nasional dan terintegritasi antarinstansi pemerintah sehingga setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannnya ke BKN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Sabar Sormin mengajak kerja sama dan partisipasi seluruh Instansi di wilayah kerja Kanreg Jayapura untuk meningkatkan kualitas data ASN. “Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitas data di wilayah Papua dan kami juga berharap Papua bisa sejajar dengan Provinsi yang lain dalam hal kualitas data. Kita dapat berkoordinasi dengan baik, bahu membahu dalam mewujudkan hal tersebut,” imbaunya. Turut hadiri dalam acara tersebut Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, Soni Sultana.

Bimtek yang berlangsung selama 14 – 15 Juni 2021 tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se-wilayah Papua.

Berita ini bersumber dari BKN.


Posting Komentar

0 Komentar